MBG: Bergizi untuk Siapa, Berdampak Sejauh Mana?

Ada sesuatu yang menarik dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini memiliki satu kekuatan yang sulit ditandingi oleh banyak kebijakan public, hasilnya dapat dilihat secara langsung. Ada anak yang menerima makanan. Ada kotak makan yang dibagikan. Ada dapur yang beroperasi. Ada sekolah yang menjadi titik layanan. Semuanya mudah difoto, mudah diceritakan, dan mudah dipahami. Tetapi justru karena itulah kita perlu berhati-hati.

Kebijakan publik tidak seharusnya diukur hanya dari apa yang mudah dilihat. Di balik satu kotak makanan terdapat uang negara, proses pengadaan, rantai pasok, tenaga kerja, standar gizi, keamanan pangan, mekanisme pengawasan, dan yang paling penting disana ada tujuan pembangunan manusia. Maka pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar berapa banyak makanan yang telah dibagikan, melainkan bergizi untuk siapa dan berdampak sejauh mana?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan karena skala MBG sudah sangat besar. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga 16 September 2026, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu tersedia sebesar Rp218,77 triliun. Pada sisi penerima, per 31 Agustus 2026 program tercatat menjangkau 56,99 juta penerima manfaat dari target 74,56 juta.

Angka tersebut tentu menunjukkan skala pelaksanaan yang luar biasa. Namun angka besar juga membawa konsekuensi besar, semakin besar anggaran, semakin besar pula tuntutan untuk membuktikan manfaatnya. Di sinilah kita perlu membedakan antara output dan outcome.

Jumlah makanan yang dibagikan adalah output. Jumlah penerima manfaat adalah output. Jumlah dapur yang dibangun dan beroperasi juga merupakan output. Semua itu penting, tetapi belum menjawab pertanyaan utama: apakah setelah program berjalan, status gizi anak benar-benar membaik? Apakah kesehatan mereka meningkat? Apakah konsentrasi belajar menjadi lebih baik? Apakah beban pengeluaran keluarga berkurang? Apakah anak-anak dari keluarga rentan memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan mereka yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan? Itulah outcome.

Sebuah program dapat mencapai jutaan penerima, tetapi keberhasilan kebijakan tidak otomatis mengikuti jumlah tersebut. Pemerintah sendiri tampaknya menyadari persoalan itu. BGN menyebut masih melakukan pembenahan tata kelola dan refocusing penerima manfaat. Bahkan 1.653 satuan pendidikan telah dikeluarkan dari daftar penerima sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketepatan sasaran.

BGN juga menyatakan perluasan program akan dilakukan bertahap dengan memperhatikan kesiapan layanan, kualitas, keamanan, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Fakta ini justru memberikan pelajaran penting, program sebesar MBG tidak cukup hanya diperluas ia juga harus terus dikoreksi. Sebab dalam kebijakan publik, mengoreksi kesalahan bukan kegagalan. Yang menjadi persoalan adalah ketika koreksi tidak dilakukan atau ketika keberhasilan terlalu cepat dideklarasikan sebelum dampaknya benar-benar terukur.

Persoalan lain adalah keamanan pangan. Makanan bergizi tidak cukup hanya memenuhi komposisi gizi. Ia juga harus aman dikonsumsi. Pada September 2026, BGN menutup sementara 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), belum lagi dari akibat banyaknya efek keracunana dari makanan yang disajikan SPPG. BGN menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari investigasi dan penguatan standar keamanan pangan.

Ini menunjukkan bahwa dalam program sebesar MBG, kualitas tidak dapat dianggap sebagai urusan teknis belaka. Satu kesalahan dalam proses produksi atau distribusi dapat berdampak kepada banyak penerima sekaligus.

Karena itu, pertanyaan tentang MBG seharusnya tidak berhenti pada “berapa porsi yang dibagikan hari ini?”. Pertanyaan berikutnya harus lebih detail, berapa yang memenuhi standar gizi, berapa yang aman, berapa yang tepat sasaran, dan berapa yang benar-benar menghasilkan perubahan?

Lebih jauh lagi, MBG memiliki janji ekonomi yang tidak kalah besar. Program ini diharapkan dapat melibatkan petani, nelayan, peternak, UMKM, dan pelaku ekonomi lokal. Dalam desain anggaran 2026, pemerintah bahkan menempatkan evaluasi dampak terhadap gizi dan kesehatan serta pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari penguatan program.

Jika demikian, maka indikator keberhasilannya seharusnya tidak hanya berada di sekolah. Kita juga perlu melihat apakah petani lokal memperoleh pasar yang lebih pasti. Apakah UMKM benar-benar masuk dalam rantai pasok? Apakah nilai ekonomi berputar di daerah? Apakah lapangan pekerjaan tumbuh? Apakah harga bahan pangan menjadi lebih stabil atau justru muncul tekanan baru pada komoditas tertentu?

Semua pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan data. Dan di sinilah tantangan terbesar MBG mungkin bukan pada dapurnya, melainkan pada data dan evaluasinya. Program sebesar ini membutuhkan sistem informasi yang mampu menghubungkan data penerima, data pendidikan, data sosial ekonomi, data gizi, data pengadaan, data pemasok, biaya per porsi, hingga hasil evaluasi. Tanpa itu, publik hanya akan melihat bagian paling depan dari program yaitu makanan yang sampai ke meja.

Padahal pemerintah sedang mengelola sesuatu yang jauh lebih besar daripada makanan. Pemerintah sedang melakukan intervensi terhadap kualitas sumber daya manusia. Karena itu, ukuran keberhasilan MBG semestinya bergerak dari sekadar “berapa banyak yang menerima” menjadi “berapa besar perubahan yang terjadi”. Bahkan jika suatu saat jumlah penerima mencapai target maksimal, pertanyaan evaluasinya tidak boleh berhenti. Justru saat itulah pertanyaan menjadi semakin penting, apakah investasi ratusan triliun rupiah tersebut menghasilkan perubahan yang sebanding?

Uang publik memiliki karakter yang berbeda dari uang pribadi. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui bukan sekadar bahwa program berjalan, tetapi juga apakah program tersebut efektif.

Maka, MBG tidak perlu diperlakukan sebagai program yang harus selalu dipuji, tetapi juga tidak perlu diposisikan sebagai program yang harus selalu dicurigai. Ia harus ditempatkan pada posisi yang lebih sehat sebagai kebijakan publik yang harus terus diuji.

Diuji dengan data, diuji dengan anggaran, diuji dengan kualitas, diuji dengan keamanan, diuji dengan ketepatan sasaran, dan diuji dengan perubahan nyata dalam kehidupan penerima manfaat. Sebab makanan yang dibagikan hari ini adalah sebuah intervensi. Tetapi pembangunan manusia adalah proses yang jauh lebih panjang.

Dan yang tidak kalah penting tentang MBG bukanlah apakah program ini terlihat besar, bukan pula apakah tampilannya menarik. Pertanyaannya jauh lebih sederhana sekaligus lebih sulit adalah setelah jutaan porsi makanan dibagikan dan ratusan triliun rupiah dibelanjakan, apa yang benar-benar berubah?

Jika jawabannya dapat dibuktikan dengan data, maka MBG bukan sekadar program yang besar. Ia adalah investasi pembangunan manusia. Tetapi jika keberhasilan hanya diukur dari jumlah porsi, jumlah dapur, jumlah penerima, dan besarnya anggaran yang terserap, kita mungkin sedang mengukur seberapa besar program berjalan, bukan seberapa besar dampaknya. Dan di situlah publik perlu terus bertanya: MBG: bergizi untuk siapa, dan berdampak sejauh mana?